Mogok KBN Cakung 2010 dan Perlawanan terhadap Omnibus Law: Sebuah Refleksi

Sekilas Pemogokan KBN

10 tahun silam adalah momen yang menggetarkan bagi buruh-buruh di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Saat itu, buruh-buruh KBN memutuskan untuk melakukan pemogokan. Langkah ini menandai sejarah baru tentang metode berjuang bagi buruh, yaitu pemogokan kawasan. Aksi mogok ini diikuti oleh sekitar 80.000 buruh dari ratusan pabrik yang beroperasi di KBN. Dari 80.000 buruh, mayoritasnya adalah perempuan.

Aksi mogok kawasan ini ditempuh dalam rangka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, dari sekitar 1,1 juta rupiah pada 2010 menjadi 1,4 juta pada 2011. Mogok pertama digelar tanggal 25 November 2010, diinisiasi oleh Forum Buruh (FB) DKI. Kemudian, tak lama berselang pemogokan kedua diadakan dengan dipimpin oleh Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP – sebelum berganti menjadi Federasi pada 2011).

Sebenarnya, mogok atau menghentikan produksi bukan hal baru terjadi di pabrik-pabrik.  Biasanya dilakukan oleh para buruh untuk menuntut hak, baik bersamaan dengan upaya perundingan atau bisa juga dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun, untuk mogok dalam skala kawasan industri, sejarah mencatat bahwa pemogokan KBN-lah yang pertama kali terjadi. Pada tahun-tahun berikutnya, berkembang metode aksi lain seperti geruduk pabrik dan melumpuhkan jalan tol di daerah penyangga ibu kota, yaitu Bekasi, Cikarang, Kerawang, Tangerang, dll.

Mogok KBN pada 2010 ini dilakukan dengan menghentikan mesin produksi dari ratusan pabrik dalam waktu yang bersamaan.  Ini menjadi titik balik, dimana kawasan industri bisa dilumpuhkan secara total oleh kaum buruh. Tak ayal, kondisi ini berdampak pada terhentinya arus ekspor-impor. Jantung perekonomian terganggu.

 

Apa yang Dapat Kaum Buruh Pelajari dari Pemogokan KBN?

1. Mogok KBN meruntuhkan argumentasi bahwa mogok kawasan itu sulit, karena berbagai alasan.

Jumlah pabrik yang mencapai ratusan, sehingga akan sulit untuk menjangkau keterlibatan buruh, awalnya menimbulkan pesimisme beberapa pihak. Apalagi belum semua buruh mempunyai serikat. Namun fakta menunjukkan situasi yang berbeda. Persiapan yang matang serta dengan penyebaran informasi melalui selebaran yang masif ke seluruh buruh menjadi kunci. Saat itu, 50.000 lembar selebaran menjadi bacaan wajib buruh jelang pemogokan. Antusiasme buruh terbangun menyambut hari pemogokan yang ditunggu-tunggu. Ragam diskusi semakin sering dilakukan sepulang kerja di kost para buruh. Perangkat aksi pun disusun dengan detail, sehingga kepemimpinan lapangan sanggup menggerakkan massa dari beberapa titik dalam waktu yang bersamaan, mengingat kawasan ini cukup luas.

2. Perjuangan kenaikan upah adalah perjuangan ekonomis yang harus disertai tindakan politis berupa aksi massa

Tuntutan kenaikan upah adalah kepentingan seluruh buruh di DKI Jakarta, bukan hanya tuntutan untuk buruh di KBN Cakung.  Karena itu, siasat pemogokan kawasan KBN Cakung diupayakan dengan melibatkan para buruh dari kawasan industri lain di Jakarta (Pulo Gadung, Sunter, Marunda, Tanjung Priok). Dengan demikian, upaya pemogokan akan melumpuhkan zona ekonomi industri garmen. Para investor berkeringat dingin dan kelimpungan karena arus ekspor impor stop seketika. Pengusaha merugi, pemerintah terdesak, panik.

3. Anggapan bahwa buruh perempuan selalu penurut dan tidak melawan hanyalah mitos belaka

Puluhan ribu buruh perempuan yang hasil kerjanya telah dihisap selama puluhan tahun merupakan manusia yang begitu paham arti penindasan. Jam kerja panjang, target produksi yang tidak masuk akal, hak maternitas yang sulit didapat, serta minim jaminan sosial tak dibarengi dengan upah yang diperoleh. Inilah realita keseharian yang membentuk kesadaran buruh perempuan untuk berlawan. Perjuangan menuntut kenaikan upah yang disiapkan dengan matang menjadi pemicu bagi buruh perempuan untuk mengekspresikan kemarahan. Puluhan ribu buruh perempuan keluar dari pabrik-pabrik, meninggalkan mesin jahit, sambut menyambut dengan penuh keberanian. Lautan manusia kala itu sontak mengagetkan banyak pihak. Inilah fakta, bahwa buruh perempuan adalah bagian penggerak perubahan.

 

Apa Capaian Pemogokan KBN bagi Kaum Buruh?

Jika dilihat dari tuntutan mogok KBN 2010, memang belum sepenuhnya tercapai. Dari tuntutan agar UMP DKI tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 1,4 juta rupiah, pemerintah menetapkan UMP sebesar Rp. 1.290.000. Namun, semata melihat dari hal ini merupakan pandangan yang sempit. Ada hal yang sangat berharga dan penting untuk diyakini, yaitu kekuatan massa. Kesadaran buruh untuk melawan, berbalut keberanian dalam tindakan politis. Itulah hal luar biasa yang diperoleh buruh. Ekspresi wajah para buruh saat keluar dari pabrik-pabrik sungguh bersemangat. Wajah hingar-bingar penuh kepercayaan diri dan lega saat keluar dari rutinitas target produksi yang mematikan. Teriakan lantang yel-yel “Tutup KBN, hentikan produksi, tuntut upah layak” menggema di seluruh pelosok KBN. Hujan deras berganti terik matahari tak meluluhkan semangat buruh untuk terus memperjuangkan hak. Ini adalah capaian yang mengagumkan.

 

Apa Hubungan Pemogokan KBN tahun 2010 dengan Perjuangan Menolak Undang-Undang Cipta Kerja?

Perjuangan menuntut upah seolah menjadi agenda rutin tahunan. Upaya negosiasi melalui Dewan Pengupahan tidak cukup membuahkan hasil yang signifikan. Apalagi setelah Jokowi mengeluarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Meskipun setiap tahun upah mengalami kenaikan secara nominal, tetapi secara nilai, upah mengalami penurunan. Standar kelayakan upah tidak lagi menjadi acuan, dirombak hanya menggunakan acuan inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja.

Penguasa dan pemilik modal terus berupaya membuat kebijakan menekan nilai upah dari tahun ke tahun. Itu juga yang mereka lakukan melalui undang-undang Cipta Kerja. Dengan merombak redaksional dalam undang-undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan, maka penghitungan upah dalam UU Cipta Kerja pun disulap agar peran Dewan Pengupahan semakin ditiadakan, Gubernur tidak lagi wajib menetapkan UMK, upah minimum tidak berlaku bagi usaha mikro kecil, pun upah bisa ditentukan berdasarkan satuan waktu dan hasil yang penghitungannya akan begitu menyulitkan. Upah berdasarkan satuan waktu dan hasil berpotensi mengarah perhitungan upah per jam sehingga aspek reproduksi buruh (seperti istirahat di klinik jika sakit, cuti haid, izin karena anak sakit, dsb.) terancam tidak ditanggung oleh perusahaan dan akan terjadi penghilangan upah secara besar-besaran.

Inilah yang akan menjadikan upah buruh akan merosot secara nilai dan nominal. Maksudnya, secara nominal upah buruh tidak akan naik terlalu tinggi dan jika ada penerapan upah per jam buruhakan kehilangan sebagian upahnya. Sementara secara nilai, upah yang diterima buruh selisihnya akan begitu jauh dengan harga kebutuhan pokok. Ini adalah kelicikan penguasa dan pemilik modal dalam berkolaborasi untuk semakin menghimpit buruh. Di sisi lain mereka memberikan kesempatan luas bagi investor untuk mengeksploitasi buruh dan rakyat. Suara-suara kelompok terdampak, tidak dihiraukan.

Dalam perjuangan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, metode mobilisasi massa adalah bagian dari strategi juang. Mobilisasi massa memberikan peluang besar kepada siapapun yang tergugah kesadaran dan keberaniannya, untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap rezim. Rakyat yang sadar haknya dirampas, berbalut keberanian, menggabungkan diri dalam gerakan perlawanan di semua level perlawanan dari nasional sampai daerah.

Memang, omnibus law pada akhirnya disahkan dengan pongah oleh penguasa. Tapi, aksi-aksi yang dilakukan rakyat telah membuktikan satu hal: mobilisasi massa adalah ketakutan terbesar penguasa! Buruh, pelajar, mahasiswa, tani, perempuan, aktivis lingkungan hingga akademisi melakukan perlawanan untuk menggagalkan Omnibuslaw Cipta Kerja. Inilah yang membuat penguasa ciut dan mengerahkan aparat untuk memukul balik gerakan. Represi dengan sengaja dilakukan dalam merespon aspirasi rakyat. Bahkan, saking hilangnya akal penguasa, aksi-aksi rakyat dituding semata membawa kepentingan elit politik oposan. Padahal, sekali lagi, ini adalah ekspresi rakyat atas penindasan, ketidakadilan.

Namun, suara rakyat tidak akan bisa dibungkam. Pengalaman jatuh bangun dalam gerakan sejatinya mesti tetap dikelola sebagai semangat untuk terus maju. Kita, rakyat, akan terus yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan ini. Semangat ini akan terus kita wariskan pada anak cucu!

Salam solidaritas tanpa batas!

 

November 2020

Jumisih – Penggerak Mogok KBN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 1 =