Komite Politik Nasional Malut Gelar Dialog Awal Tahun 2023

Komite Politik Nasional Malut ; Selenggarakan Dialog Awal Tahun 202ADAKAH.ID, TERNATE- Semenjak kehadiran industri ekstraaktif di Kabupaten Halmahera Tengah dan daerah lain di Malut, melahirkan berbagai masalah sosial yang begitu kompleks.

Perampasan ruang hidup, upah murah, kecelakaan kerja, dikriminasi tenaga kerja asing, kekerasan seksual, pemiskinan, kriminalitas, hingga kekerasan berbasis identitas.

Terkhusus kekerasan berbasis identitas, yang lahir dari ketimpangan kesejahteraan. Telah mempolarisasi kelas pekerja (buruh dan masyarakat lingkar tambang).

Kompleksitas masalah tersebut, direspon oleh Komite Politik Nasional Maluku Utara, dalam agenda dialog perdamaian yang bertajuk Perdamaian, Perjuangan Kelas Pekerja dan Demokratisasi di Kawasan Industri Tambang Halmahera Tengah. Dialog perdamaian di pandu Kawan El Dino dan diselenggarakan Senin 2 Januari 2022.

Aslan Sarifudin, Kordinator Komite Politik Nasional Maluku Utara, saat diwawancarai mengatakan, dialog perdamaian ini diselenggarakan guna merespon berbagai masalah yang begitu kompleks di kawasan proyek strategis nasional industri tambang Halmahera Tengah. (22/01/2022)

” Kami menyelenggarakan dialog perdamaian ini, untuk merespon berbagai masalah yang begitu komplesk di Halmahera Tengah. Terkhusus masalah kekerasan berbasis horizontal yang sudah berulang-ulang terjadi. Dan telah memecah belah persatuan kelas pekerja (buruh dan warga lingkar tambang)”

Kekerasan berbasis horizontal itu terjadi pada 25-26 Desember 2022 melibatkan warga Desa Lelilef Sawai dan saudara pekerja asal Maluku (Key), telah memperlihatkan kepada kita semua bagaimana kapitalisme pertambangan yang dianggap membawa kesjahteraan oleh pemerintah justru hanyalah omong kosong.

Kehadiran perusahaan tambang sebenarnya bisa membawa keaejahteraan. Tetapi penguasaan alat produksi pada segelintir orang borjuis itulah akar dari beberagai kompleksitas masalah di kawasan industri tambang Halmahera Tengah. Sehingga kesejahteraan tidak terdistribusi secara adil dan merata.

Aslan sapaan Kordinator Politik Nasional Maluku Utara menambahkan, kekerasan berbasis horizontal di kawasan industri tambang Halmahera Tengah tidak terjadi secara alami.

” Ini tidak terjadi secara alami, tetapi semacam ada perangkat yang sudah disiapkan oleh segelintir orang demi mengejar keuntungan. Dan sudah tentu punya hubungan erat dengan perusahaan tambang. Kenyataan itu bisa terlihat ketika proses penyelesaian dilakukan dengan pendekatan keamaan, serta kesepakatan resolusi konflik yang sangat rasial”.

Sangat tragis, pasalnya kekerasan berbasis horizontal tersebut telah mepolarisasi kelas pekerja dan warga lingkar tambang.

Namun fatalnya adalah banyak buruh mengalami trauma, perempuan dan anak mengalami ketakutan, buruh asal Maluku harus berhenti kerja, rasisme yang semakin menguat, dll. Dan perusahaan dan pemerintah lepas tangan.

Aslan diakhir wawancara menegaskan, kelas pekerja (buruh, warga lingkar tambang) harus bersatu, karena kita sama-sama korban dari sistem kapitalisme dan produksi rasialisme yang sistematis.

” Kami menyerukan agar kelas pekerja (buruh, warga lingkar tambang, perempuan dan pemuda mahasiswa) harus bersatu. Kita punya musuh yang sama. Yaitu sistem kapitalisme yang telah melahirkan berbagai masalah di Halmhera Tenga. Maka mari bersama berjuang mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, keadilan, kesetaraan dan demokrasi untuk rakyat dan kelas pekerja Halmahera Tengah”

Dialog perdamaian itu diikuti tak kurang 26 organisasi. Bertempat di gedung NBCL depan kampus B Universitasi Muhammadiah Maluku Utara, Kel. Sasa Kota Ternate, dimulai pukul 17.00 WIT. (Ali Akbar Muhammad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 7 =