Bukan Hari Ibu Biasa

Apa yang kamu kenang dari sebuah Hari Ibu?

Sedari kecil, sosok Ibu selalu identik sebagai tokoh sentral dalam keluarga. Penyedia masakan di pagi hari, bekal untuk dibawa ke sekolah, hingga mempersiapkan makan malam sebelum laju ke peristirahatan. Dalam iklan – iklan layanan pemerintah maupun produk susu anak hingga mie instan, ibu lekat dengan sosok penopang keluarga tanpa tanda jasa, tanpa pamrih. Hingga kita jarang dipertontonkan pada sosok perempuan teguh sebagai pimpinan atau perempuan karir. Tak jarang, meski ditampilkan sebagai sosok pimpinan maupun perempuan karir, ia juga ditampilkan sebagai sosok kuat pemegang peran ganda. Singkat kata, peran domestik ‘harus’ menjadi peran perempuan, meski telah mengambil peran publik.

Dalam gambaran ‘rumah’, peran ayah berkebalikan dengan sosok ibu. Pulang dari kantor, duduk manis di meja makan dengan dua anak, menunggu sang ibu memasak di dapur dengan bumbu penyedap atau mie instan. Peran ayah, nyaris absen dalam gambaran kerja domestik. Demikianlah sosok ibu kerap dilanggengkan, tanpa bantah. Tentu saja, seorang ibu bisa bekerja dan meniti karir namun tantangannya jauh lebih berat karena kondisi keduanya yang sangat timpang. Ketimpangan gender ini bisa dilihat dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia yang cenderung tinggi selama lima tahun terakhir (2020 – 2024), sebagaimana yang dicatat oleh Review Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020 – 2024, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Bahkan, KPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menyampaikan angkatan tenaga kerja perempuan mengalami stagnasi sebanyak 50%.

Banyak faktor yang menciptakan tantangan lebih besar bagi perempuan di bandingkan lelaki dalam memasuki dunia kerja. Salah satunya adalah struktur sosial budaya patriarki yang mengilhami gagasan menempatkan perempuan sebagai mahkluk nomor dua, termasuk gagasan yang terwakilkan dalam setiap iklan layanan masyarakat dan produk komoditi di layar televisi atau media sosial kita. Struktur sosial masyarakat patriarkal menempatkan perempuan wajib berada di ranah domestik dan tidak diakui perannya di dalam ranah publik, meski memberi kontribusi tidak sedikit.

Dalam dunia kerja, perempuan masih sedikit mendapat dukungan supaya bisa mengambil peran lebih. Tidak diakuinya hak khusus perempuan terkait ketubuhannya, tampil melalui kebijakan perusahaan dan budaya kerja, mulai dari proses rekruitmen hingga berakhirnya hubunga kerja. Dalam proses rekruitmen misalnya, meski tidak tercantum secara tertulis sebagai syarat kerja, perusahaan lebih memilih perempuan single dan tidak dalam kondisi hamil. Budaya patriarki dan kapitalisme memang saudara sedarah yang saling dukung satu sama lain. Saat perempuan sedang hamil, ia diglorifikasi sebagai aktor sentral yang harus mengemban tanggung jawab. Di satu sisi, dunia kerja tak mau mengakuinya haknya sebagai pekerja saat sedang hamil, bahkan cenderung menghindarinya. Meski sudah ada kebijakan khusus yang mengaturnya, pelanggaran harian kerap ditemui dan seringkali dianggap kewajaran. Cerita tentang pelanggaran hak maternitas banyak diulas di banyak artikel, termasuk di dalam buku “Bertahan Hidup dan Diabaikan; Pengalaman 10 Buruh Ibu Dalam Pusaran Pandemi”, yang coba saya tuliskan tahun lalu.

Boleh dibilang, glorifikasi terhadap peran ibu, sebagaimana ideologi “ibuisme” yang terus dikampanyekan Orde Baru melalui perayaan Hari Ibu, tak lain adalah upaya mengembalikan perempuan di ranah domestik. Hari Ibu, direduksi maknanya sedemikian rupa hanya sebatas peran di ranah domestik. Pasalnya, dalam sejarahnya Hari Ibu dalam konteks Indonesia, bukanlah Mother’s Day seperti yang dikenal secara internasional. Hari Ibu di Indonesia, kental dengan pergerakan politik perempuan.

Bukan Mother’s Day, Tapi Hari Pergerakan Perempuan

Mungkin, hampir setiap tahun saya menggoreskan pena untuk meluruskan terkait konsepsi Hari Ibu yang disamakan dengan Mother’s Day. Dan, saya ingin menyampaikan tidak akan pernah lelah menuliskan tentang ini berulang – ulang.

Betapa kuatnya ‘ideologi ibu-isme” yang dikampanyekan sejak masa Orde Baru, hingga detik ini pun setelah rejim itu tumbang, publik masih belum memandang Hari Ibu sebagai Hari Pergerakan Perempuan. Peran perempuan yang kala itu turut memberi kontribusi besar, disembunyikan hingga ke dasar selama sekian dekade. Tgl 22 Desember ditetapkan oleh Presiden Pertama RI, Soekarno melalui Dekrit Presiden No. 316/1959. Tanggal itu ditetapkan berdasarkan tanggal pelaksanaan Kongres Perempuan Pertama tahun 1928. Kata ibu, dalam konnteks ini, bukan hanya diperuntukkan bagi perempuan yang memiliki anak, namun untuk memperingati peran perempuan dalam kontribusinya dalam kemerdekaan kaum dan bangsanya.

Dalam kongresnya, perempuan berkumpul membahas banyak hal, seperti peranan perempuan dalam upaya kemerdekaan, persoalan pernikahan dini, kesehatan perempuan dan anak, hingga penentangan terhadap praktek poligami. Ragam perdebatan dilalui, semua berkumpul dengan mengumpulkan gagasan yang serius dan mendalam. Kaum perempuan dalam momen tersebut membuktikan bahwa perempuan bisa mengambil peran lebih untuk turut serta dalam pergerakan politik. Tentu saja, bukan dengan kepemimpinan maskulin yang cenderung agresif, penuh dominasi dan monopoli kekuasaan. Namun, kepempimpinan feminis yang kolaboratif, berbagi kekuasaan, penuh atensi, partisipatif dan bersedia mendengar.

Lalu, bagaiamana kamu sekarang memperingati Hari Ibu?

oleh Dian Septi Trisnanti 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + eighteen =